4 Perintah yang Diberikan Oleh Jokowi Untuk Mengembangkan Infrastruktur dan Investasi

4 Perintah yang Diberikan Oleh Jokowi Untuk Mengembangkan Infrastruktur dan Investasi – Presiden Jokowi membuka Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di JCC Senayan Jakarta pada Rabu (6/11/2019). Jokowi menyesalkan di penghujung tahun 2019 masih ada proses e-tendering atau lelang elektronik yang berjalan lambat. Terhitung, tender di sektor konstruksi total sebesar Rp 31,7 triliun yang masih berproses.

Jokowi juga menyoroti aturan mengenai omnibus law atau skema penyatuan sejumlah aturan terkait perizinan usaha. Dia berharap perizinan dapat segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita coba ke DPR. Yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui dewan (omnibus law),” kata Jokowi.

Tak hanya itu Jokowi juga meminta agar para direksi perbankan nasional untuk turun ke pelosok Papua serta menangkap oknum yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah.

Berikut hal-hal yang diinginkan Jokowi saat Rakornas LKPP di JCC Senayan, Jakar

Proses E-tendering Lambat

Hingga di penghujung tahun 2019, masih ada proses e-tendering atau lelang elektronik yang belum selesai. Tehitung, tender di sektor konstruksi total sebesar Rp 31,7 triliun yang masih berproses.

“Ini tinggal November, Desember masih e-tendering. Memang ada cara yang lebih cepat, apa kita mau tetap seperti ini? Rp 31 triliun e-tendering bener bisa cepat. Tapi ini urusan konstruksi. Mau manggil siapa kontraktornya?” ujar Jokowi saat berpidato di Rakornas LKPP di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, pengerjaan konstruksi tidak bisa dikerjakan buru-buru dan asal kebut. Sebab, ini akan berdampak terhadap kualitas bangunan.

“Akhirnya apa? Ya, kualitasnya pasti jelek, jembatan ambruk. November masih tender gimana? SD (Sekolah Dasar) ada yang ambruk, gedung (ambruk) karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk hujan, musim hujan,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering. Jokowi ingin di penghujung tahun tidak ada lagi lelang yang masih berproses.

“Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik, kontraktornya juga tidak dikejar-kejar, kaya dikejar-kejar hantu,” kata Jokowi.

Pangkas Aturan

Masalah perizinan usaha dan investasi di Tanah Air juga menjadi sorotannya. Jokowi berharap aturan mengenai omnibus law atau skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait mengenai perizinan usaha dapat segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan cara seperti itu, segala izin untuk usaha dan investasi di Tanah Air diharapkan akan semakin membaik kedepannya.

“Kita coba ke DPR yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui oleh dewan (omnibus law),” ucap Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan sejauh ini para pembantunya di pemerintahan sudah membedah sebanyak 74 Undang-Undang yang nantinya akan direvisi secara bersamaan. Dari begitu banyakanya aturan tersebut akan digabungkan menjadi satu undang-undang saja.

“Kalau kita urus satu, dua, tiga aja enggak dapat. 74 kita kumpulkan kita ajukan dalam omnibus law,” kata dia.

Direksi Bank Nasional Turun ke Papua

Presiden Jokowi meminta para direksi perbankan nasional untuk juga turun ke pelosok daerah seperti dirinya. Menurut Jokowi, Ia menilai bahwa Indonesia Timur juga sangat membutuhkan bantuan Bank Nasional.

“Pak Dirut, Pak Direksi tolong datangi. Ini loh Indonesia. Oh ternyata Indonesia tidak hanya Sudirman, Thamrin. Tapi ada juga Nduga, Wamena, Yahukimo, yang memerlukan sentuhan semua,” ujar Jokowi dalam sambutan dalam pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan bahwa saat ini banyak usaha kecil menengah, khsusunya di daerah terpecil yang membutuhkan bantuan modal dari bank nasional. Dia sendiri mencatat setidaknya ada 60 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan sentuhan modal.

“Kawal mereka yang mikro dan kecil-kecil ini. sangat besar jumlahnya, data saya, ada sekitar 60 juta (UMKM). Berikan. Jangan yang ngurus hanya BRI saja. Yang lain, urus itu daerah kecil-kecil yang ada di pelosok,” jelas dia.

Maka dari itu Jokowi meminta kepada sejumlah bank nasional untuk memperluas jangkauannya ke masyarakat dengan membuka cabang salah satunya, di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Jokowi ingin masyarakat kecil dilihat oleh dunia perbankan

“Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka (kantor) cabang di Wamena,” ucap dia.

Pembuat Desa Fiktif Segera Ditangkap

Jokowi juga meminta jajarannya mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar pelaku segera ditangkap.

“Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya,” ucap Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki total 514 kabupaten/kota dan sekitar 74.800 desa. Jokowi mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa.