Alasan Mengapa Ibukota Dipindahkan ke Kalimantan oleh Jokowi

Alasan Mengapa Ibukota Dipindahkan ke Kalimantan oleh Jokowi – Kemacetan lalu lintas Jakarta yang terkenal sekali lagi menjadi sorotan setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengungkapkan bahwa ia ditahan oleh kemacetan di ibukota dalam perjalanannya untuk menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Kamis malam.

Setelah ia tiba di lokasi acara di Ciputra Artpreneur, Jokowi mengatakan kepada para bankir yang hadir bahwa mobil kepresidenannya yang selalu bepergian bersama rombongan Detail Keamanan Presidennya macet selama sekitar 30 menit dalam perjalanan.

“Ada kemacetan lalu lintas, [mobil saya] tidak bisa bergerak selama sekitar setengah jam,” kata Jokowi seperti dikutip oleh Liputan7ID, “Ini [kemacetan lalu lintas] adalah mengapa ibu kota sedang dipindahkan.”

Saat konvoi Presiden macet di Jl. Satrio di Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi viral di media sosial pada Kamis malam setelah pengguna Twitter menangkap video pendek dan mengunggahnya ke platform.

Diposting oleh user @catuaries, rekaman tersebut menunjukkan iring-iringan kepresidenan dan mobil kepresidenan dengan nomor plat kendaraan RI 1 terjebak dalam kemacetan.

Jl. Satrio adalah salah satu jalan tersibuk yang menghubungkan pusat bisnis di Jakarta. Proyek pembangunan trotoar saat ini sedang berlangsung di daerah tersebut, menambah lebih banyak hambatan bagi pengendara yang melewati daerah tersebut.

Kemacetan lalu lintas abadi ibukota telah dikutip oleh administrasi Jokowi sebagai salah satu alasan utama di balik keputusan untuk memindahkan pusat administrasi negara dari Jakarta.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan kemacetan lalu lintas di Jabodetabek menelan biaya sekitar Rp 65 triliun (US $ 4,6 miliar) dalam kerugian setiap tahun.

Jokowi mengumumkan pada bulan Agustus bahwa ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur, mengangkangi area seluas 180.000 hektar di Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan rencana induk untuk ibu kota baru yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dengan target untuk memulai pengembangan pada akhir tahun depan.