Berencana Menikah? Indonesia Menganggap Kelas Pra Nikah Wajib untuk Pasangan pada Tahun 2020

Berencana Menikah? Indonesia Menganggap Kelas Pra Nikah Wajib untuk Pasangan pada Tahun 2020 – Calon pasangan yang sudah menikah di Indonesia mungkin harus segera bergabung dengan kelas pra nikah wajib sebelum mengikat ikatan karena pemerintah mempertimbangkan program baru yang dirancang untuk mempersiapkan pasangan untuk membangun keluarga.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa program tersebut, yang diharapkan akan diperkenalkan tahun depan, akan membekali pasangan yang ingin menikah dengan pengetahuan yang diperlukan tentang kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak, di antara topik lainnya.

“Setiap orang yang menikah harus mendapatkan petunjuk tentang bagaimana membangun keluarga,” kata Muhadjir.

Program ini, yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan untuk setiap pasangan, akan mendidik pasangan tentang kesehatan reproduksi, mengelola penyakit serius dalam keluarga, pencegahan stunting, dan ekonomi rumah tangga.

Hanya setelah menghadiri kelas-kelas yang akan pasangan diberi sertifikat, katanya.

“Sertifikat berfungsi (sebagai bukti) untuk memastikan bahwa pasangan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang relevan,” kata Muhadjir.

Secara terpisah, direktur jenderal kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, mengatakan program yang direncanakan itu tidak sepenuhnya baru, karena kementerian tersebut telah lama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengadakan kelas pra-nikah yang serupa untuk calon pasangan yang akan menikah.

“Program serupa sedang berlangsung. Namun, itu belum mencapai skala nasional selain itu, tidak semua KUA telah menjalankan program secara efektif, ”katanya.

Kirana mengatakan program pranikah seperti itu penting untuk memastikan bahwa calon pasangan yang sudah menikah siap secara emosional dan fisik untuk menangani kehidupan pernikahan dan menjadi orang tua.

Muhadjir mengatakan kementerian koordinator akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, untuk memeriksa rincian program.

Komnas Perempuan mendukung adanya usulan soal sertifikat perkawinan ini, namun dengan catatan dalam implementasinya nggak cuma sebatas sertifikat semata. Mereka ingin agar pemerintah justru fokus ke praktiknya pasca menikah. Takutnya, pasangan yang mau menikah nanti cuma berpikir gimana mendapatkan sertifikat doang, tapi ogah menerapkan ilmu yang diperoleh dari kursus pranikah.

Sertifikasi Siap Kawin, Antara Kebutuhan dan Merepotkan

Tidak semua masyarakat menyetujui tentang rencana program ini. Ada yang menyebut program tersebut dibutuhkan, tapi tak sedikit yang menganggapnya hanya menambah repot persiapan pernikahan bagi calon mempelai. Sebagian lagi mengaku tidak asing dan setuju saja dengan program pembekalan sebelum menikah atau pranikah. Beberapa calon pengantin memang ada yang sudah melakon diantaranya pemeluk agama tertentu, misalnya Katolik dan Protestan, hal tersebut wajib hukumnya. Sementara ada juga jenis pembekalan pranikah melalui seminar. Sebagian berbayar tapi ada pula yang gratis.

Hertanto, seorang narasumber yang diwawancara mengaku kalau sertifikasi nikah ini nggak perlu. Malah menurutnya akan semakin membebani pasangan yang akan menikah, padahal mengurus pernikahan itu sudah sebegitu ribetnya. Lagipula, katanya sudah banyak pasangan yang paham seluk-beluk hingga tujuan menikah. Apalagi selama ini setiap agama sudah mewajibkannya, mungkin menurutnya cuma tinggal diperbaiki yang sudah ada saja, nggak perlu bikin kursus baru terlebih kalau sifatnya sampai wajib.