Geledah Rumah Bupati Lampung Utara, KPK Sita Dokumen, Uang Rp 54 Juta dan USD 2.600

Geledah Rumah Bupati Lampung Utara, KPK Sita Dokumen, Uang Rp 54 Juta dan USD 2.600 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Lampung Utara terkait kasus suap proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen bersama dengan uang.

Juru bicara KPK Febri mengatakan, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor bupati pada tanggal 9 Oktober 2019. Pada tanggal 10 Oktober 2019, tim menggeledah Kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Rumah tersangka WHN (Kadinas Perdagangan Wan Hendri), Rumah tersangka HWS (Swasta Hendra Wijaya Saleh), dan 2 rumah Saksi.

“Dari lokasi penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. Selain itu, di rumah dinas Bupati disita uang Rp 54 juta dan USD 2.600 ,” kata Febri.

Febri menambahkan bahwa dokumen yang disita tersebut akan dipelajari lebih lanjut. Selain itu, pihaknya juga akan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di rumah dinas Bupati Agung dengan fee proyek di Kabupaten Lampung Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampumg Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka suap proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR di pemerintahannya. Selain Agung, masih ada lima orang lagi yang sudah KPK tetapkan sebagai tersangka.

Lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin; dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri; pengusaha Chandra Safari, dan pengusaha, Hendra Wijaya Saleh.

Terkait proyek di Dinas Perdagangan, ketua KPK Basaria mengatakan terdapat penyerahan uang sejumlah Rp300 juta dari Hendra Wijaya Saleh ke Agung Ilmu Mangkunegara. Uang itu diserahkan melalui perantara Raden Syahril.

Selaku ketua KPK Basari menjelaskan lebih lanjut bahwa uang tersebut diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu: Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai Rp1,073 miliar; Pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar; konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Atas perbuatannya, Agung dan dua orang kepala dinas dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, sebagai penyuap dua pengusaha tersebut dijerat dengan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.