Indonesia Berencana Menyapu Reformasi Pajak untuk Pendapatan, Dividen, dan hukuman Ekspatriat

Indonesia Berencana Menyapu Reformasi Pajak untuk Pendapatan, Dividen, dan hukuman Ekspatriat – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Kamis berbagi reformasi pajak yang direncanakan pemerintah, yang meliputi pajak penghasilan santai untuk ekspatriat Indonesia dan asing serta menghilangkan pajak dividen selain mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan pajak ekonomi digital baru.

Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi besar-besaran, yang dimaksudkan untuk mendorong investasi dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lesu, akan menjadi bagian dari undang-undang omnibus yang saat ini sedang diselesaikan pemerintah.

Relaksasi pajak penghasilan ‘ekspatriat’

Reformasi yang direncanakan akan mengubah rezim pajak Indonesia menjadi sistem pajak teritorial, sehingga penduduk asing dan orang Indonesia asing tidak lagi dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh di luar perbatasan negara.

Orang asing yang bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari akan dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang mereka peroleh di Indonesia, sementara orang Indonesia yang bekerja di luar negeri akan dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan di Indonesia.

“Kami akan merevisi [peraturan] bahwa ekspatriat perlu membayar pajak atas pendapatan mereka [yang diperoleh] di Indonesia dan luar negeri,” kata Sri Mulyani dalam sebuah forum bisnis pada hari Rabu di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku, setiap orang (termasuk warga negara asing) yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau telah tinggal di Indonesia selama tahun pajak penuh dan berniat untuk tetap di Indonesia, adalah dianggap sebagai pembayar pajak domestik. Jika tidak, orang tersebut dianggap sebagai wajib pajak asing dan tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan di Indonesia.

Eliminasi pajak dividen, penalti pajak lebih rendah

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, juga akan menghilangkan pajak dividen untuk perusahaan dengan kepemilikan saham kurang dari 25 persen.

“Kami akan menghilangkan pajak dividen. Jika [pelayan] di sini adalah CEO dan pemilik sebenarnya, Anda harus bahagia, ”katanya kepada forum.

“Biasanya, kami tidak mengenakan pajak pada perusahaan dengan kepemilikan saham lebih dari 25 persen, terutama dividen perusahaan di luar negeri. Jika Anda berinvestasi di luar negeri, Anda akan dikenakan pajak berdasarkan [peraturan] yang ada, ”katanya. “Sekarang kami ingin menyamakannya, tidak ada dividen luar negeri yang akan dikenakan pajak,” katanya, menambahkan bahwa rincian peraturan masih dalam peninjauan.

Sri Mulyani mengatakan bahwa undang-undang omnibus juga akan merevisi hukuman pajak.

“Kami juga akan mengurangi denda [bunga] dari 2 persen per bulan setelah tanggal pajak dengan menyesuaikan denda dengan tingkat bunga,” katanya.

“Sekarang akan adil. Denda akan sebesar suku bunga pasar, yang saat ini rendah. Tetapi jika kurang bayar itu kriminal dan disengaja, akan ada tambahan biaya 5 persen hingga 10 persen. Cukup adil.”

Pengurangan pajak penghasilan perusahaan, pajak ekonomi digital

“Kami juga akan secara bertahap mengurangi pajak penghasilan perusahaan dari 25 persen menjadi 20 persen, karena kami berencana untuk memberlakukan pajak penghasilan perusahaan 22 persen pada 2021 dan kemudian 20 persen pada 2023,” kata Sri Mulyani. Rencana itu termasuk pengurangan 3 persen tambahan pada pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang go public.

“Jika perusahaan Anda go public, maka kami akan menawarkan insentif pajak tiga persen selama lima tahun, sehingga bursa saham kami akan berkembang lebih lanjut,” katanya.

Pemerintah juga akan mengenakan pajak pada perusahaan digital, termasuk Netflix, Spotify dan Amazon, kata Sri Mulyani: “Mereka memiliki keberadaan ekonomi di Indonesia, walaupun mereka tidak memiliki kehadiran fisik. Kami akan meminta mereka membayar pajak di Indonesia, ”katanya.

Peraturan baru tentang perusahaan digital akan menggunakan penunjukan Permanent Establishment (BUT) untuk perusahaan multinasional digital yang tidak memiliki kehadiran fisik atau karyawan di Indonesia, tetapi mendapat manfaat finansial dari pasar Inodnesia.