Jokowi Melantik Lima Anggota Dewan Pengawas KPK yang Baru Dibentuk

Jokowi Melantik Lima Anggota Dewan Pengawas KPK yang Baru Dibentuk – Presiden Joko “Jokowi” Widodo melantik pada hari Jumat lima anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dibentuk, ketika ia menyatakan harapan bahwa kekayaan pengalaman dan keahlian para anggota akan melayani mereka dengan baik di posisi baru mereka.

Disadap oleh Jokowi untuk memimpin dewan pengawas adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil komisaris KPK antara 2003 dan 2007, masa jabatan pertama badan antigraft setelah dibentuk.

Tumpak diresmikan pada upacara Jumat di Istana Negara bersama dengan anggota dewan yang termasuk ketua Dewan Etika Organisasi Pemilihan (DKPP) dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Harjono serta mantan hakim agung Mahkamah Agung Artidjo Alkostar.

Dua anggota lainnya adalah wakil kepala Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho dan peneliti senior politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris.

“Kami menunjuk [anggota dewan pengawas KPK] dari latar belakang yang beragam,” kata Jokowi kepada wartawan, “Kami percaya ini adalah kombinasi yang baik yang akan berfungsi dengan baik untuk mengendalikan dan mengawasi komisioner KPK.”

Dewan pengawas dibentuk sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK yang direvisi, yang disahkan oleh DPR pada bulan September.

Revisi itu sangat ditentang oleh para mahasiswa dan aktivis antigraft mengingat proses musyawarahnya yang relatif singkat di DPR dan dimasukkannya pasal-pasal yang dianggap mengekang independensi dan otoritas KPK, termasuk artikel-artikel di dewan pengawas.

Menurut UU KPK yang baru, dewan tersebut bertugas, di antara peran-peran lain, mengawasi pekerjaan para komisioner KPK, sementara pencarian penyadapan dan penyitaan barang bukti oleh lembaga antigraft juga harus dilakukan dengan persetujuan dewan.

“Saya berharap bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis sehingga memiliki dampak positif pada perekonomian [dan] negara kita,” kata Jokowi.

Sadar akan kritik yang diarahkan pada dewan, Syamsudin berpendapat bahwa pembentukan dewan pengawas KPK mencerminkan komitmen antokraft Jokowi.

“Saya percaya ini adalah kesempatan baik bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmennya pada [kampanye] pemberantasan korupsi,” kata Syamsudin.