Jokowi Menambahkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang Baru

Jokowi Menambahkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang Baru – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menambahkan lebih banyak posisi ke Kantor Eksekutif Presiden, termasuk posisi wakil kepala untuk membantu meringankan beban kerja Kepala Staf Kepresidenan saat ini, Moeldoko.

Untuk memulai proses rekrutmen untuk mengisi posisi baru, Jokowi mengeluarkan pada 18 Desember Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2019, yang akan memungkinkan kepala staf presiden untuk menunjuk seorang wakil dan tidak lebih dari lima anggota staf ahli.

Sebelumnya, kepala staf kepresidenan dapat menunjuk tidak lebih dari tiga anggota staf ahli.

Pasal 6 peraturan tersebut menetapkan “Kepala Staf Presiden dan Wakil Kepala adalah bagian integral dari Kantor Eksekutif kepemimpinan Presiden”.

Banyak yang berspekulasi bahwa pembukaan posisi baru adalah bagian dari rencana Jokowi untuk mempekerjakan sekutu-sekutunya, terutama yang berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura untuk pekerjaan prem di pemerintahannya.

Dalam menyusun kabinetnya yang kedua, Presiden Jokowi telah melakukan upaya untuk memasukkan semua partai dalam koalisi yang berkuasa, bahkan menjangkau di luar basis politiknya untuk memasukkan mantan saingannya dalam pemilihan presiden 2019, ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan wakil partai. Ketua, Edhy Prabowo, yang masing-masing bertugas sebagai menteri pertahanan dan kelautan dan menteri perikanan.

Baik PBB dan Hanura gagal mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2024 karena suara mereka di bawah ambang batas minimum parlemen 4 persen yang ditetapkan dalam UU Pemilu 2017.

Eksekutif PBB menyatakan bahwa mereka telah mengirim daftar kandidat untuk jabatan di Kantor Eksekutif Presiden.

“Kami telah mengirim daftar nama ke sekretaris negara, Presiden dan Kantor Eksekutif Presiden,” kata Sekjen PBB Afriansyah Noor kepada The Jakarta Post, Kamis.

Afriansyah dengan cepat menambahkan bahwa Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra tidak ada dalam daftar. “Tidak, bukan ketua partai,” katanya.

Yusril sendiri mengatakan dia tidak tertarik dengan posisi wakil ketua di kantor eksekutif.

Wakil ketua PBB Sukmo Harsono juga membenarkan bahwa partai tersebut telah mengajukan calon untuk mengisi posisi kantor eksekutif, termasuk mereka yang membantu kampanye Jokowi untuk pemilihan kembali. Sukmo menyebut para kandidat ini sebagai “pasukan Yusril”.

Hanura, sementara itu, belum memberikan perincian tentang siapa yang akan dicalonkannya.

Anggota dewan pusat Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan belum ada komunikasi antara pejabat partai dan Istana Negara.

“Apabila Hanura mendapatkan posisi itu, pastinya ketua partai akan memberikan kandidat terbaik kita,” katanya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memposisikan dirinya sebagai partai oposisi, mengecam langkah Jokowi untuk menambah lebih banyak posisi di Istana Negara, dengan mengatakan bahwa, meskipun langkah itu legal, ia bertentangan dengan janji Presiden untuk menciptakan birokrasi yang efisien.

Berdasarkan Pasal 24 dari peraturan presiden yang baru dikeluarkan, wakil kepala staf kantor eksekutif akan mendapatkan tunjangan dan tunjangan yang sama dengan yang diterima oleh seorang wakil menteri.

“Itu semua dapat diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tidak ‘sesuai dengan etika’ karena itu akan menghasilkan birokrasi yang gemuk dan itu bertentangan dengan rencana reformasi birokrasi,” kata eksekutif PKS Mardani Ali Sera.

Dia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali penambahan posisi baru ke kantor eksekutif kecuali jika itu menghasilkan penggambaran peran dan wewenang.

“Semuanya harus mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah. Berhati-hatilah dalam menggunakan hak Anda, Tuan Presiden,” kata Mardani.

Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan wakil kepala baru akan memainkan peran penting dalam pengiriman program Presiden.

Fadjroel mengatakan bahwa, dalam menciptakan posisi baru, Jokowi sedang mempertimbangkan beban kerja posisi baru saat ini. “Selama ini, kepala staf harus melakukan penanganan kebijakan sambil memastikan bahwa unit berfungsi secara bersamaan,” katanya dalam pernyataan tertulis, Rabu.