Jokowi Terbitkan Perpres Wajibkan Pejabat Berbahasa Indonesia dalam Pidato Internasional

Jokowi Terbitkan Perpres Wajibkan Pejabat Berbahasa Indonesia dalam Pidato Internasional – Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Di dalam peratura tersebut, pejabat negara termasuk presiden dan wakil presiden wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi di dalam atau di luar negeri.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres tersebut sebagaimana dikutip dalam laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (9/10).

Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam aturan sebelumnya belum mengatur secara teknis penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2019.

Menurut Perpres tersebut, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan juga tercantum dalam Perpres tersebut.

Kemudian dalam perpres ini juga ditegaskan penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Inilah bunyi pasal 9 sebagai berikut “Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.

Aturan itu menyebutkan bahwa penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam forum di luar negeri, misalnya acara di PBB dan organisasi internasional, dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Namun demikian, aturan ini memberi pengecualian. Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan untuk menyampaikan isi pidato dalam Bahasa Asing jika diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan. Syaratnya, pidato diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia.

Pidato presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk sebagai pidato resmi meliputi pidato yang disampaikan dalam forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya.

Acara yang di maksud merupakan yang diselenggarakan oleh lembaga akademi, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok atau perseorangan yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil.

Selain berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden, aturan ini juga dikenakan bagi pimpinan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, KPK, kepala daerah, dan pejabat negara lainnya.