Kantor Kepresidenan Membuka Pusat Informasi Terpadu untuk Penyebaran Koronavirus

Kantor Kepresidenan Membuka Pusat Informasi Terpadu untuk Penyebaran Koronavirus – Kantor Eksekutif Presiden telah membuka pusat informasi terpadu untuk mempublikasikan data resmi dan informasi mengenai virus corona baru di kantornya di gedung Bina Graha di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Wakil kepala kantor untuk informasi politik dan komunikasi, Juri Ardiantoro, mengatakan pada hari Jumat bahwa pusat informasi akan memberikan data transparan secara teratur untuk menghindari kesalahan informasi mengenai wabah.

“Pusat informasi akan memberikan pembaruan tentang penanganan 2019-nCov dalam sistem terintegrasi [dengan masukan dari] kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” kata Juri pada konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat seperti dikutip oleh kantor berita Antara.

Data terbaru mengenai wabah akan tersedia setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, dan pusat itu akan secara teratur mengadakan konferensi pers, Juri melanjutkan.

Dia menambahkan bahwa informasi terbaru tentang 243 warga negara Indonesia yang dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, akan menjadi salah satu informasi yang disediakan oleh pusat tersebut.

Kantor Eksekutif Presiden wakil menteri tentang pembangunan manusia Abetnego Tarigan menyatakan harapan bahwa distribusi informasi yang terpusat mengenai wabah akan menghindari stigmatisasi terhadap pengungsi Wuhan yang dikarantina di Natuna.

Sementara itu, wakil kepala kantor untuk bidang politik, hukum, pertahanan dan hak asasi manusia, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan masyarakat Natuna dan pejabat setempat selama kunjungan pada hari Kamis.

Dia menambahkan bahwa timnya meyakinkan masyarakat setempat bahwa pemerintah secara aktif menangani wabah dan akan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang apa yang terjadi di sana.

“Sayangnya, kami tidak memiliki kontak langsung dengan para pengungsi yang diamati, karena itu adalah bagian dari kepatuhan dengan protokol WHO,” katanya, merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia.

Jaleswari mengatakan warga Natuna telah menerima langkah pemerintah untuk mengarantina pengungsi Wuhan di pulau itu setelah menerima informasi yang jelas dari pihak penegak hukum dan pejabat pemerintah.

Keputusan pemerintah untuk mengkarantina pengungsi di sana sebelumnya telah bertemu dengan oposisi dari warga yang khawatir tentang penyebaran virus corona di wilayah tersebut.

“Pemerintah akan selalu menjamin pengamatan sesuai dengan standar dan protokol kesehatan,” katanya