Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Jokowi untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Jokowi untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu – Banyak orang di negara itu meragukan apakah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo – Ma’ruf Amin mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di negara tersebut, sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan.

Jajak pendapat yang dilakukan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang mensurvei 1.200 orang dari 34 provinsi menemukan bahwa 82,2 persen responden merasa kasus-kasus masa lalu harus diselesaikan, tetapi banyak yang tidak percaya pemerintah akan mampu untuk melakukannya.

“Ada kurangnya kepercayaan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menyelesaikan kasus-kasus ini karena kasus-kasus itu termasuk tabrakan dengan kekuasaan,” kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat peluncuran survei pada hari Rabu.

Skeptisisme tertinggi terjadi ketika penculikan aktivis prodemokrasi antara tahun 1997 dan 1998, dengan sekitar 65,5 persen responden mengatakan mereka tidak percaya kasus ini dapat diselesaikan.

Sekitar 50,3 persen responden meragukan bahwa pemerintah dapat menyelesaikan tragedi 1965 yang menyaksikan pembunuhan ratusan ribu anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sekarang sudah tidak ada.

Sementara itu, 49,8 persen merasa bahwa ringkasan pembunuhan dengan gaya eksekusi yang terjadi antara 1982 dan 1985, yang dikenal secara lokal sebagai penembakan misterus (penembakan misterius) atau Petrus, tidak akan diselesaikan.

Mereka juga skeptis bahwa akan ada penutupan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa seputar jatuhnya era Orde Baru Soeharto pada tahun 1998 termasuk penembakan Trisakti dan Semanggi dan kerusuhan Mei 1998, dengan 48,4 persen dan 50,7 persen responden casting keraguan mereka masing-masing.

Mayoritas responden (73,9 persen) juga percaya bahwa pertimbangan politik adalah “penghalang terbesar” yang mencegah pemerintah menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

“Jadi tergantung pada Presiden Jokowi apakah dia ingin menyelesaikan kasus sesuai dengan keinginan publik,” kata Choirul, menambahkan bahwa dia berharap survei akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus.

Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah di antara janji-janji Jokowi dalam kampanye presiden 2014 dan 2019, namun, keluarga korban dan aktivis telah berulang kali mengkritik upaya lamban pemerintahnya untuk menyelesaikan kasus selama bertahun-tahun.

Komitmen Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus lama telah dipertanyakan setelah ia menunjuk mantan jenderal TNI yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia menjelang akhir era Orde Baru ke posisi strategis dalam kabinetnya.

Mereka termasuk Wiranto, yang menjabat sebagai menteri urusan politik, hukum, dan keamanan di Kabinet Jokowi, serta saingan pemilihan Jokowi yang sebelumnya adalah Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam kapasitasnya sebagai komandan TNI (saat itu ABRI), Wiranto dituduh bertanggung jawab atas penembakan Trisakti dan Semanggi tahun 1998 serta hilangnya 13 aktivis prodemokrasi, Prabowo juga terlibat dalam kasus terakhir. Keduanya membantah semua tuduhan.