Menurut Mahfud MD Perihal Kasus yang Dilaporkan Jokowi ke KPK

Menurut Mahfud MD Perihal Kasus yang Dilaporkan Jokowi ke KPK – Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah melaporkan kasus yang diduga korupsi ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Namun kasus yang dilaporkan itu hingga saat ini masih belum tuntas.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di kantornya pada Senin (11/11/2019) lalu. Pernyataan yang disampaikan itu keluar saat Mahfud menceritakan keinginan Bapak Jokowi untuk menguatkan penegasan hukum di Indonesia, yang salah-satunya menyelesaikan kasus korupsi besar.

“Presiden Jokowi datang ke KPK lalu menunjukan berkas-berkas yang diduga sebagai korupsi, tapi nyatanya sampasi sekarang belum terungkap,” kata Mahfud.

Karena itu, lanjut dia, Presiden juga ingin polisi dan kejaksaan diperkuat untuk membantu tugas KPK memberantas korupsi. Meski seperti itu, Mahfud mengatakan bahwa keinginan Presiden tersebut bukan untuk melemahkan KPK.

Presiden Jokowi tetap ingin KPK terus diperkuat. ” KPK harus terus kita perkuat kata Presiden. Namun kali ini versi memperkuat itu yang berbeda, pada tatanan taktis,” ucap Mahfud.

Klarifikasi yang Dilakukan Oleh KPK

Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK, ia mengaku tidak mengetahui apa kasus yang dimaksud oleh Mahfud. Namun ia menyebutkan ada dua kasus yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Kedua kasus yang dimaksud itu pun sudah ditangani oleh KPK.

“Apa yang disampaikan Menko Polhukam di salah satu acara yang terbuka untuk umum kemarin kami belum mengetahui kasus apa yang dimaksud.

“Memang ada dua kasus yang menjadi perhatian lebih Presiden Jokowi dan beberapa pihak lainnya, kasus tersebut sudah kami tangani,” Ucap Laode dalam wawancara, Selasa (12/11/2019).

Kasus pertama laporkan oleh Jokowi merupakan kasus pembelian sebuah helikopter AW-101 di lingkungan TNI. Laode menyebutkan, penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan Polisi Militer TNI.

“Saat ini KPK sedang menangani satu orang pihak swasta, dan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer,” ucap Laode.

Untuk saat ini KPK masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang di hitung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laode juga menegaskan, kasus ini sangat berharap oleh keterbukaan dan kesungguhan TNI.

“Khusus untuk kasus ini, kami mengharapkan dukungan penuh Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam. Karena kasusnya sebenarnya tidak sulit kalau ada kemauan dari TNI dan BPK,” tutur Laode.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, dukungan dari Menko Polhukam sangat diperlukan dalam penanganan kasus ini karena secara organisasi TNI berada di bawah koordinasi Menko Polhukam.

“Mungkin Menko Polhukam juga bisa berkontribusi membantu karena ada wilayah koordinasi yang bersangkutan di bawah Kemenko Polhukam terkait pengadaan heli AW-101,” kata Febri, Selasa malam

Sedangkan, kasus kedua yang dilaporkan adalah kasus korupsi di perusahaan Pertamina Energy Service Pte Ltd ( PES). Kasus ini juga dikenal sebagai kasus mafia migas.

“Dari awal kan Presiden Jokowi sudah sangat ingin sekali untuk memerangi mafia migas tersebut dan KPK sudah melakukan penyelidikan,” kata Febri.

Di kasus kedua ini, mantan Managing Director PES yang juga sebagai bekas Direktus Utama Pertamina Energy Trading Lte, Bambang Irianto sudah menjadi tersangka.

Laode mengakui bahwa kasus ini tidak bisa dituntaskan dalam sekejap. Alasannya, KPK membutuhkan koordinasi lintas negara dan kerja sama internasional yang kuat. Menurut Laode, kasus ini juga melibatkan beberapa negara, yakni Uni Emirat Arab, Thailand, Singapura, dan British Virgin Island.

Sayangnya hanya dua negara yang bersedia untuk membantu, sedangkan dua negara lain tidak mau menolong.

Dengan demikian, kini KPK berharap jika semua pihak dapat mendukung penanganan kasus tersebut.