Partisipasi Publik Sangat Penting dalam Mempertahankan Layanan Kesehatan Universal

Partisipasi Publik Sangat Penting dalam Mempertahankan Layanan Kesehatan Universal – Pemerintah perlu menegakkan status wajib dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam upaya untuk mempertahankan partisipasi publik dalam layanan dan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan karena program asuransi melihat kenaikan premi bulan depan.

“Kami kekurangan dokter, terutama spesialis medis, dan rumah sakit tidak siap untuk memenuhi kebutuhan publik dari program JKN,” kata pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany kepada The Jakarta Post pada 27 Desember.

Sementara kekurangan pasokan medis relatif mudah untuk diisi kembali, Hasbullah mengatakan, kurangnya spesialis di Indonesia berpotensi menghambat program JKN.

“Jika kita ingin bersikap realistis dalam menyediakan layanan kesehatan untuk semua, kita dapat menyewa spesialis medis asing untuk menutupi kekurangan saat ini. Tawarkan mereka mungkin kontrak lima tahun sementara kami menambah pasokan spesialis kami, ”katanya.

Dia juga mendesak Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) agar lebih fleksibel dalam birokrasi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

“Ada banyak keluhan mengenai sistem rujukan [rumah sakit] BPJS Kesehatan. Sering juga ada penolakan dari agen ketika seorang pasien menuntut perawatan khusus, ”katanya.

Komentar Hasbullah dibuat sebagai tanggapan terhadap penelitian yang dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan mengenai aksesibilitas publik ke program JKN.

Kepala Balitbangkes Siswanto mengatakan pada 26 Desember bahwa penelitian akan dipublikasikan pada Januari 2020, yang bertepatan dengan dimulainya tingkat premi baru BPJS Kesehatan.

“Kami telah melakukan penelitian sepanjang tahun, kami melakukan penelitian terkait ketersediaan fasilitas kesehatan,” katanya.

Siswanto menambahkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menilai aksesibilitas dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat.

“Kami juga akan merilis studi penelitian tematis yang terkait dengan program JKN. Misalnya, mengenai kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar premi asuransi, ”katanya.

Penelitian menunjukkan bahwa secara umum, orang mampu membayar premi asuransi tetapi mereka menolak membayar untuk program asuransi.

“Hampir banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak memahami administrasi asuransi, yang lain mengatakan mereka lebih suka membayar tagihan ketika mereka sakit. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami manajemen risiko, ”kata Siswanto.

Dia menambahkan bahwa beberapa warga berpenghasilan rendah lebih suka menghabiskan pendapatan mereka untuk rokok daripada premi asuransi.

“Penelitian kami membagi populasi menjadi lima kuintil, dengan kuintil pertama adalah yang termiskin dan yang kelima adalah yang terkaya. Ternyata responden yang ditempatkan di kuintil pertama dan kedua adalah yang paling banyak mengkonsumsi rokok, ”katanya.

Dia menambahkan bahwa warga berpenghasilan rendah akan dapat membayar premi BPJS Kesehatan jika mereka mengalihkan konsumsi rokok mereka ke pembayaran asuransi bulanan.

Berdasarkan hasil itu, katanya masyarakat harus mendapat lebih banyak informasi mengenai pentingnya asuransi kesehatan.

“Karena [pemahaman yang buruk] adalah masalah, itu berarti kita masih membutuhkan literasi asuransi kesehatan yang lebih besar dan penyebaran informasi di antara masyarakat,” katanya.

Sementara Siswanto menyarankan program pendidikan publik untuk meningkatkan partisipasi asuransi kesehatan, Hasbullah mengatakan pemerintah harus membuat pembayaran BPJS Kesehatan wajib bagi publik untuk memastikan semua orang terdaftar di bawah program perawatan kesehatan universal.

“Keengganan orang untuk membayar asuransi juga terjadi di negara lain. Itu karena mayoritas masyarakat tidak melihat dan tidak akan membayar asuransi kesehatan. Karena itu, pemerintah harus memaksa masyarakat untuk mematuhi program asuransi, ”kata Hasbullah.

Dia mengatakan kepada Post bahwa sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa orang Indonesia dapat membayar untuk program asuransi kesehatan, bahkan jika itu meningkat tiga kali lipat dari tarif saat ini.

“Hanya 5 persen dari total peserta terdaftar BPJS Kesehatan yang gagal membayar premi mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu melebih-lebihkan masalah dengan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga akan meningkatkan kegagalan pembayaran premi, ”katanya.

Setelah berbulan-bulan perdebatan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya pada 24 Oktober menandatangani peraturan presiden tentang keamanan kesehatan yang mengamanatkan kenaikan premi untuk BPJS Kesehatan.

Dalam peraturan baru itu, pemerintah telah memutuskan untuk menggandakan premi untuk layanan kelas satu menjadi Rp 160.000 (US $ 11) per bulan per orang, sementara lebih dari dua kali lipat biaya untuk layanan kelas dua dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000.

Premi untuk layanan kelas tiga dinaikkan 64 persen menjadi Rp 42.000 per orang per bulan dari Rp 25.500.

Hasbullah mengatakan bahwa peserta berpenghasilan rendah tidak akan terjepit oleh kenaikan karena mereka berhak atas bantuan asuransi pemerintah (PBI), sementara yang lain bisa menurunkan kelas cakupan mereka untuk mengurangi pembayaran bulanan mereka jika mereka tidak mampu meningkatkan kenaikan tarif premium.

Untuk membuat penelitian Balitbangkes berdampak, Hasbullah berharap Balitban