Pemerintah akan Merevisi Studi Agama Buku-buku Sekolah karena Beberapa Ditemukan Mengisyaratkan Radikalisme

Pemerintah akan Merevisi Studi Agama Buku-buku Sekolah karena Beberapa Ditemukan Mengisyaratkan Radikalisme – Dalam upaya lain untuk mengekang radikalisme di negara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan merevisi buku pelajaran sekolah tentang studi agama karena mereka telah menemukan indikasi bahwa beberapa buku memasukkan narasi radikal.

Ma’ruf mengatakan pada hari Rabu sejumlah sekolah di negara itu menggunakan bahan pelajaran yang dianggap radikal, meskipun ia tidak merinci sekolah tersebut.

“Tampaknya beberapa sekolah menggunakan buku pelajaran yang memasukkan radikalisme dalam isinya,” katanya, “Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mencari buku teks untuk melakukan beberapa perbaikan.”

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa buku teks yang menggabungkan narasi radikal ditemukan bahkan ke tingkat sekolah dasar dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD). “Narasi semacam itu juga muncul pada pertanyaan dalam ujian sekolah,” tambah Ma’ruf.

Pengungkapan itu bukan pertama kalinya bahwa agama mempelajari buku pelajaran, terutama buku pelajaran Islam, telah ditemukan untuk mendukung nilai-nilai yang mempromosikan intoleransi dan ideologi radikal.

Sebuah studi yang dirilis pada tahun 2016 oleh Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Tangerang Selatan, Banten, menemukan bahwa beberapa buku teks Islam yang dibaca oleh siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah di Indonesia diduga mempromosikan ideologi radikal.

Studi tersebut, misalnya, menemukan bahwa beberapa buku Islam untuk sekolah dasar mencap non-Muslim sebagai kafir (kafir). Dalam kasus lain, nilai-nilai yang dipromosikan dalam bagian bacaan materi tentang Islam yang diajarkan di sekolah menengah atas termasuk pembentukan kekhalifahan dan penolakan demokrasi.

Ma’ruf menegaskan bahwa radikalisme adalah salah satu masalah bermasalah utama di Indonesia yang memerlukan tindakan segera dari pemerintah, terutama pada saat orang dapat dengan mudah mempromosikan ideologi radikal ke audiens yang lebih muda melalui media sosial.

Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam memberantas radikalisme, katanya. “Peran pendidikan dan institusi pendidikan tinggi sangat penting dalam hal ini,” tambahnya.

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru-baru ini memperbarui langkah-langkah dalam perangnya melawan radikalisme di negara ini.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan dekrit menteri bersama yang melarang pegawai negeri mengekspresikan pendapat di media sosial yang mengandung “pidato kebencian” terhadap, antara lain, ideologi negara Pancasila atau UUD 1945, untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai negeri sipil yang berlangganan ideologi selain Pancasila.