Pengacara Semarang Membanting Penangkapan Siswa karena Kebencian Terhadap Jokowi

Pengacara Semarang Membanting Penangkapan Siswa karena Kebencian Terhadap Jokowi – Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang) telah mempertanyakan penahanan dan penamaan Polda Jawa Tengah sebagai tersangka mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang diidentifikasi hanya sebagai ISS, karena diduga menyebarkan pidato kebencian terhadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada bulan Maret 13.

Etik Oktaviani, seorang pengacara dari LBH Semarang yang membela tersangka, berpendapat bahwa polisi telah melanggar KUHAP. Oleh karena itu, tim hukum akan mengambil tindakan untuk menuntut polisi mematuhi hukum.

“Kami menemukan banyak penyimpangan ketika polisi menyebut ISS sebagai tersangka dalam kasus ini dan kemudian menahannya, karena prosedurnya tidak sesuai dengan KUHAP,” kata Etik.

Etik menggambarkan tindakan polisi dari saat mereka menangkap ISS sampai penahanannya di markas Polda Jawa Tengah.

ISS, katanya, ditangkap oleh Direktorat Investigasi Kejahatan Khusus Kepolisian Jawa Tengah (Ditreskrimsus) di rumah kosnya di Surakarta, Jawa Tengah, sekitar pukul 2 siang. pada 13 Maret.

Polisi menuduh ISS menyebarkan pidato kebencian terhadap Presiden melalui pos media sosial, yang, diparafrasekan, berbunyi “Presiden hanya berfokus pada memikat investasi ke negara tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan bangsa”. Polisi percaya bahwa pos tersebut melanggar Pasal 45A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2016.

Kemudian, ISS dibawa ke markas polisi di Semarang, Jawa Tengah, untuk menjalani pemeriksaan pada hari yang sama dari jam 5 malam. sampai jam 11 malam Setelah sidang, polisi menyebut ISS sebagai tersangka dan menahannya.

Etik mengecam keputusan polisi untuk memenjarakan ISS, meskipun gagal memberikan setidaknya dua bukti dalam kasus tersebut, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena mereka hanya menyita smartphone ISS.

Selain itu, ISS hanya menerima salinan surat Pemberitahuan Dimulainya Investigasi (SPDP), surat perintah penangkapan dan surat pemberitahuan tersangka setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka.

Etik mengatakan polisi mengatakan telah melanggar Pasal 109 KUHAP, yang menetapkan bahwa seorang tersangka tidak dapat ditahan kecuali polisi mengumpulkan setidaknya dua bukti dalam waktu tujuh hari setelah penyidik ​​mengeluarkan tiga surat tersebut.

“Kami sangat percaya apabila semua proses hukum terhadapnya itu sama sekali tidak sah,” katanya. “Hal ini semakin membuktikan bahwa polisi telah menyalahgunakan kekuasaan mereka sebagai lembaga penegak hukum,” tambahnya.

Etik melanjutkan dengan mengatakan bahwa tim hukum mengajukan surat pada hari Rabu, meminta penyelidik untuk menunda penahanan ISS. Namun, tim merasa sulit untuk mewakili klien mereka karena polisi membatasi jam kunjungan di pusat penahanan.

“Kami saat ini sedang menghadapi sedikit masalah saat mencoba untuk bertemu dengannya karena polisi sepertinya telah menerapkan langkah-langkah tambahan (jam kunjungan terbatas) untuk mengekang penyebaran penyakit COVID-19,” katanya.

Namun, polisi tetap bersikeras bahwa mereka mengikuti prosedur ketika menyebut ISS sebagai tersangka dan menempatkannya dalam tahanan.

Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Tengah Sr. Comr. Iskandar Fitriana Sustisna mengatakan polisi telah memeriksa lima saksi dan menyita tiga bukti, yang terdiri dari dua smartphone dan tangkapan layar dari pos Instagram ISS. Polisi percaya bukti cukup untuk menahan ISS, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

“Penyelidik kami telah mematuhi hukum saat memproses kasus ini. Namun, tersangka masih bisa mengajukan keberatan ke penahanan, ”kata Iskandar.