Polisi Membongkar Pabrik HP Ilegal di Jakarta Utara yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Polisi Membongkar Pabrik HP Ilegal di Jakarta Utara yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur – Polisi menggerebek sebuah pabrik ponsel ilegal di sebuah ruko di Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari Senin. Pabrik telah beroperasi selama dua tahun dan telah mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Penumpasan dimulai setelah pihak berwenang curiga sering bongkar muat di lokasi, Kepala Polisi Jakarta Utara Sr. Comr. Budhi Herdi Susianto berkata.

Setelah dua minggu mengurus toko, unit investigasi kriminal polisi memutuskan untuk menggeledahnya.

“Kami menemukan bahwa sebenarnya ada operasi perakitan ponsel tanpa izin yang relevan dalam lisensi,” kata Budhi.

Polisi telah menangkap seorang tersangka yang diidentifikasi hanya dengan inisial NG, pemilik ruko yang tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat.

“Tersangka mengimpor suku cadang dari pabrik di China dan mengumpulkannya di sini. Produk-produk itu kemudian dijual di seluruh Indonesia, ”kata Budhi, menambahkan bahwa telepon dijual secara online.

NG juga menjual ponsel impor yang siap pakai yang memungkinkan toko mendapatkan garansi kerusakan produk, sementara pada kenyataannya, hanya memiliki izin untuk menjual aksesori ponsel, katanya. Dengan suku cadang yang diimpor, toko dapat menghasilkan replika ponsel merek Cina.

Polisi mengatakan NG mendapat untung antara Rp 500.000 (US $ 35,6) dan Rp 1.000.000 per telepon. Selama penggerebekan pada hari Senin, polisi menyita 18.000 ponsel ilegal dari 17 jenis berbeda. Menurut polisi, bisnis ilegal telah beroperasi selama sekitar dua tahun, menghasilkan total keuntungan sekitar Rp 12 miliar.

“Mereka mendapat cukup banyak dari bisnis ponsel ini. Jika kita melihatnya, ponsel dengan spesifikasi cukup tinggi dijual dengan harga murah, ”kata Budhi.

Setelah menerobos masuk, polisi menemukan bahwa NG mempekerjakan 29 orang untuk merakit telepon termasuk tiga anak di bawah umur bekerja enam hari seminggu.

“Mereka bekerja di sini dari Senin hingga Sabtu,” katanya. “Ternyata para pekerja ini juga berasal dari luar ibukota.”

Para karyawan mampu menghasilkan setidaknya 200 ponsel sehari. Mereka dibayar gaji bulanan Rp 800.000, jauh di bawah upah minimum kota, tetapi dengan bonus, mereka mungkin bisa mendapatkan dua kali lipat gaji pokok, kata Budhi.

Dia mengatakan karyawan adalah saksi dalam kasus ini. NG menghadapi kemungkinan hukuman berdasarkan beberapa undang-undang, termasuk undang-undang perdagangan 2014, Pasal 32 UU 1999 tentang telekomunikasi, UU 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU 1999 tentang perlindungan konsumen.