Seperti Tamparan di Wajah, Jokowi Mengatakan tidak untuk Masa Jabatan Presiden Ketiga

Seperti Tamparan di Wajah, Jokowi Mengatakan tidak untuk Masa Jabatan Presiden Ketiga – Presiden Joko Widodo mengatakan dia tidak akan mendukung proposal untuk mengamandemen UUD 1945, Khususnya proposal untuk meningkatkan batas masa jabatan presiden, dengan mengatakan bahwa rencana semacam itu mirip dengan “tamparan di muka.”

Jokowi mengatakan pada hari Senin bahwa ia awalnya terbuka dengan gagasan amandemen konsitusi terbatas untuk menhidupkan kembali Pedoman Kebijakan Negara (GBHN) yang sekarang sudah tidak ada.

Namun, karena diskusi telah menyimpang dari ide awal ini untuk memasukkan proposal untuk meningkatkan batas masa jabatan presiden dari dua priode manjadi tiga dan untuk Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) untuk memilih presiden, ia mengatakan lebih baik untuk membatalkan rencana untuk amandemen sama sekali.

“Lebih baik jika tidak ada amandemen seorang presiden harus tetap menjabat selama tiga priode,”tambahnya, “Proposal ini memiliki tiga arti kemungkinan bagi saya. Satu, mereka ingin menampar wajah saya; kedua, mereka penjilat; ketiga, mereka hanya ingin menjerat atau menjatuhkan saya.”

Proposal untuk mengubah UUD 1945 telah diajukan di MPR selama beberapa bulan terakhir, dengan ketua MPR Bambang Soesatyo awalnya mengindikasikan ia akan mengejar amandemen konstitusi terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN setelah terpilih untuk posisi tersebut.

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di negara itu, juga baru-baru ini menyarankan agar presiden dan wakil presiden harus dipilih oleh MPR, suatu pengaturan yang mengacu pada zaman Orde Baru.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Asrul Sani menyubutkan usulan penambahan nasa jabatan presiden dan wakil presiden datang dari Partai Nasdem.

“Masukan ini kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Arsul menilai, terlalu cepat untuk membicarakan soal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasalnya saat ini MPR masih terus melakukan audiensi dengan masyarakat terkait amandemen.

” Tahun 2020 bahkan 2021 di dalam jadwal MPR sendiri menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terkait khususnya dengan rekomendasi dari MPR periode lalu. Nanti mari kita lihat di ruang publik seperti apa. Apakah ini mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat atau tidak,” katanya.