Siklus Kejahatan? Sepeda Brompton Disita atas Perbedaan Peraturan di Indonesia

Siklus Kejahatan? Sepeda Brompton Disita atas Perbedaan Peraturan di Indonesia – Pengendara sepeda di Surabaya, Jawa Timur, telah prihatin dalam beberapa minggu terakhir setelah laporan polisi setempat menyita sepeda lipat Brompton mengklaim mereka tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperlukan.

Anggota dari beberapa komunitas bersepeda di wilayah tersebut menyatakan kekhawatiran mereka tentang perkembangan terakhir, mengatakan bahwa mereka takut untuk mengambil sepeda Brompton mereka untuk naik sepeda karena takut sepeda akan disita oleh polisi.

“Kami ingin tahu lebih banyak tentang kebijakan SNI, khususnya pihak mana yang tunduk padanya. Laporan penyitaan telah dengan jujur ​​membuat kami takut, ”Rachmat Septiarto dari komunitas bersepeda Folks.id di Surabaya mengatakan kepada The Jakarta Post, Senin.

Banyak penggemar sepeda di Surabaya telah membeli sepeda impor dari pengecer lokal, sementara yang lain secara pribadi membeli sepeda selama perjalanan ke luar negeri dan membawa mereka dalam penerbangan kembali ke Indonesia.

Rachmat mengatakan sesama penggemar bersepeda yang memiliki sepeda premium impor seperti sepeda lipat buatan Inggris Brompton telah membahas masalah ini di WhatsApp, saling menginformasikan berita terbaru mengenai penyitaan tersebut.

“Beberapa bahkan mengatakan mereka tidak akan berani membawa sepeda impor mereka ke bengkel apa pun untuk perbaikan, karena mereka akan berisiko menyerahkan sepeda mereka kepada polisi,” kata Rachmat, yang memiliki sejumlah sepeda lipat impor premium, termasuk Brompton.

Pekan lalu, media outlet Detik melaporkan bahwa Polisi Surabaya telah menyita lima sepeda Brompton dari sebuah toko sepeda di kota, dengan alasan bahwa sepeda lipat yang mahal di toko tersebut belum mendapatkan sertifikasi SNI sesuai dengan peraturan.

Peraturan Menteri Perindustrian 2018 mensyaratkan semua sepeda yang beredar di Indonesia, baik yang diimpor maupun yang diproduksi di negara tersebut, harus memiliki sertifikasi SNI.

Distributor yang melanggar persyaratan SNI dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara sesuai dengan Pasal 120 UU Perindustrian 2014.

Pada saat penulisan, masih belum jelas apakah pemilik toko sepeda di Surabaya akan didakwa dengan kejahatan seperti itu.

Kepala Divisi Kejahatan Kepolisian Surabaya Adj. Sr. Comr. Sudamiran tidak segera tersedia untuk dikomentari ketika dihubungi oleh Post.

Meskipun Brompton belum membuka toko resmi di Indonesia, permintaan untuk sepeda premium dengan harga mulai dari Rp 30 juta (US $ 2.183) hingga Rp 80 juta telah meningkat di negara ini, seiring dengan meningkatnya popularitas sepeda lipat.

Perusahaan yang berbasis di London ini menjual sekitar 5.000 sepeda Brompton kepada konsumen Indonesia selama tiga tahun terakhir, tempo.co melaporkan.

Edi Priyanto, anggota komunitas bersepeda Port Sally Club di Surabaya, meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi resmi mengenai kebijakan dan prosedur sertifikasi.

“[Sepeda Brompton] dianggap barang premium di negara asalnya. Kenapa mereka tidak memenuhi persyaratan SNI? “Kata Edi.

“Jika kebijakan seperti itu benar-benar diberlakukan, pejabat bea cukai akan melarang sepeda impor memasuki negara sejak awal. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka yang membeli sepeda premium seperti Brompton membayar cukai wajib seperti biasa. ”

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kurangnya informasi mengenai masalah ini bertentangan dengan pengesahan sepeda oleh pemerintah sebagai alternatif, moda transportasi ramah lingkungan di tengah meningkatnya polusi.

Janurwendo, kepala subdivisi Bea dan Cukai untuk barang-barang impor, mengatakan pengawasan SNI atas impor dilakukan setelah perbatasan setelah barang-barang tersebut memasuki negara sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 12/2018.

“Sertifikat SNI tidak hanya diberikan kepada barang tetapi juga kepada pihak atau perusahaan yang mengimpor barang,” katanya kepada Post.